Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menggelar rapat dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh membahas tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terindikasi merugikan keuangan negara. Rapat konsultasi berlangsung di Kantor Kejati Aceh di Banda Aceh, Kamis (26/1/2023). Rapat diikuti para asisten dan pejabat utama Kejati Aceh.

Banda Aceh - Pimpinan PURT (Panitia Urusan Rumah Tangga) DPD RI berkunjung ke Kantor DPD RI Provinsi Aceh, Jum'at, 16 September 2022

Banda Aceh - Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan pada era industri 5.0 yang berorientasi pada teknologi informasi dan komunikasi, Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan telah melakukan berbagai inovasi. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan dukungan di bidang kearsipan, perpustakaan, dan penerbitan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi di lingkungan Setjen DPD RI dan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada bidang Perpustakaan, Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan telah menyelenggarakan ePerpus, sebuah konsep perpustakaan berbasis digital dengan menyajikan bahan pustaka dalam bentuk elektronik atau dikenal dengan istilah ebook yang dapat diakses melalui smartphone atau tablet sehingga pemustaka dapat meminjam dan membaca ebook di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir secara fisik di perpustakaan. Selanjutnya dalam bidang kearsipan, Setjen DPD RI memiliki kewajiban dalam melakukan penyelenggaraan kearsipan guna mendukung pelayanan arsip sebagai sumber informasi dan bukti akuntabilitas yang digunakan sebagai bahan penunjang kegiatan Anggota DPD RI, administrasi perkantoran, maupun untuk pelayanan informasi kepada masyarakat/publik. Penyelenggaraan kearsipan di Setjen DPD RI melalui Unit Kearsipan yakni Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan memiliki tugas dan fungsi dalam koordinasi dan pembinaan di bidang penyelenggaraan kearsipan. Tak hanya melakukan pembinaan, Unit Kearsipan juga melakukan evaluasi penyelenggaraan kearsipan. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi telah melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal, dengan tujuan untuk menilai dan melakukan evaluasi serta pemberian rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan tingkat II sesuai kewenangannya. Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu aspek penilaian Reformasi Birokrasi yang terdiri dari gabungan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal oleh Tim Pengawas DPD RI dan Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh ANRI. Kedepannya akan dilakukan pengawasan kearsipan secara rutin tiap tahunnya terkait pengelolaan kearsipan di Kantor DPD RI Provinsi. Dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan rekan-rekan di Kantor DPD RI Provinsi Aceh dapat memanfaatkan penggunaan e-book sebagai perpustakaan digital serta dapat segera mengelola arsip sesuai dengan pedoman yang berlaku. Untuk selanjutnya, dapat mempersiapkan diri dalam mendukung program-program Perpustakaan dan Kearsipan Setjen DPD RI

Banda Aceh - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan 37 eks pekerja outsourcing PT. Pertamina EP Field Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh terkait belum dibayarkannya kompensasi yang layak bagi mereka. Acara dihadiri oleh Bambang Sutrisno (Ketua BAP DPD RI/Anggota DPD Asal Jawa Tengah), Fadhil Rahmi (Anggota DPD Asal Aceh), Ikbal Hi Djabid (Anggota DPD Asal Maluku Utara), Abdurrahman Abubakar Bahmid (Anggota DPD Asal Gorontalo), Maya Rumantir (Aggota DPD Asal Sulawesi Utara), Pjs. GM Zona I Pertamina Hulu Rokan-Regional I Sumatera, Muzwir Wiratama dan perwakilan eks pekerja outsourcing bertempat di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Aceh, Kamis (23/6/2022).